Pragmatisme Partai Politik dan Penanggulangannya

Sedulur, Memasuki era politik yang mengedepankan pragmatisme kepentingan jangka pendek memang tidak mudah. Kita rakyat Indonesia di paksa untuk memilih pemimpin berdasarkan sistem demokrasi yang berbasiskan transaksi agenda publik dan agenda tertutup. Partai di Indonesia memiliki kecenderungan untuk merayu konstituen hanya di masa-masa pemilu tanpa ada upaya untuk melakukan pemberdayaan kompetensi rakyat yang berkelanjutan. Bagi rakyat yang memang dalam keadaan terjepit dan kesulitan hidup fenomena ini memang dijadikan ajang untuk mencari kesempatan mengambil manfaat sesaat dan partai di Indonesia mengetahui hal tersebut dan juga mengayuh di moment yang sama.

Kecerdasan berpolitik di Indonesia memang masih dalam tahap proses, tak ada yang bisa disalahkan kecuali sistem yang memang tidak sesuai dengan natur dan kultur masyarakat di Indonesia. Sehingga di seluruh pelosok negeri kita menyaksikan partai berlomba-lomba untuk melakukan praktek politik yang membodohi kesadaran rakyat. Banyak kita menyaksikan di antara rakyat Indonesia menyalahartikan refleksi politik sebagai selfi di sosial media, beberapa di antara rakyat di Indonesia mengartikan sikap politik dengan melakukan update meme di sosial media, ada juga yang menampilkan perlawanan politik dengan melakukan update binatang peliharaan yang banyak di benci masyarakat. Penulis tidak ingin menyalahkan fenomena bodoh ini tetapi ada hal yang mesti diluruskan demi hanya sekedar sibuk di sosial media tanpa melakukan pemberdayaan kompetensi rakyat yang sesungguhnya.

Setidaknya ada beberapa hal yang diperuntukkan sebagai prasyarat berdirinya partai politik yang memang melakukan kerja-kerja kerakyatan. Dimana kita perlu secara menyeluruh juga mengetahui dan meyakini pentingnya peran partai politik di kehidupan sehari-hari rakyat. Tentunya setiap kantor cabang dan ranting partai politik apapun di seluruh pelosok negeri Indonesia adalah rumah bagi rakyat Indonesia. Markas besar partai politik di Indonesia tidak boleh bersifat ekslusif bagi rakyat Indonesia, setiap kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta kantor Cabang dan Ranting Partai merupakan tempat bagi rakyat untuk berkeluh kesah dengan kehidupan sehari-harinya, dan keluh kesah ini harus diberikan solusi untuk perbaikan kondisi rakyat di Indonesia. Agar telinga partai politik dekat dengan mulut rakyat sehingga bisikan kelaparannya pun terdengar.

Prasyarat terbentuknya pemberdayaan kompetensi rakyat yang dilakukan Partai Politik di Indonesia adalah :

 
 Integrasi.

Bahwa partai politik di Indonesia perlu menginsyafi sebuah keadaan rakyat Indonesia masih jauh dari kesejahteraan. Tahap integrasi ini diperuntukan mengidentifikasi setiap rakyat Indonesia untuk dipenuhi kebutuhannya. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sandang, pangan, papan perlu diketahui sampai sejauh mana rakyat Indonesia taraf kehidupannya agar dapat memaksimalkan peran serta partai politik dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Hal ini harus terus berkesinambungan tidak hanya saat menjelang pemilu saja, tahap ini harus dilakukan oleh semua kader partai politik apapun agar tidak ada satupun kesengsaraan rakyat yang luput dari perhatian. Tahap integrasi ini merupakan upaya jemput bola kader partai politik kepada masyarakat.

      Program Pemberdayaan Kompetensi Rakyat.

Sebagai sebuah Republik yang ideologis maka Indonesia perlu menggenjot partai-partai yang telah terdaftar tidak hanya untuk meramaikan pemilu. Tetapi juga turut melakukan kerja-kerja kreatif bersama rakyat. Perlu dibangun enclave-enclave kesejahteraan di setiap pelosok negeri Indonesia. Dengan membangun kesadaran kemandirian dalam berekonomi rakyat maka setiap kantor cabang dan ranting partai politik harus memiliki program kesejahteraan bagi rakyatnya. Program ini nantinya berkesinambungan dengan program kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kebijakan pemerintahan pusat mesti di isi dengan program-program keseharian yang membuat dinamika rakyat menjadi bergulir dalam tatanan masyarakat. Tidak penting adanya sebuah sertifikasi atau kebijakan khusus dari pemerintah untuk melakukan ini semua. Program pemberdayaan kompetensi rakyat adalah hak setiap partai yang diakui di Indonesia. Jangan pula skema pro dan kontra politik mempengaruhi program pemberdayaan ini. Penulis sangat merisaukan begitu banyaknya dan rumitnya pola koalisi dan oposisi yang selalu saja mengedepankan pemilu dan pilkada tanpa adanya program kerja kerakyatan yang kongkrit bagi masyarakat di Indonesia.

      Kursus Politik (Kurpol).

Potensi multipartai seharusnya menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat berdaulat diberbagai bidang. Semestinya potensi ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari rakyat Indonesia dan Indonesia semestinya tidak mengalami krisis kepemimpinan. Tetapi apa yang terjadi sekarang, politik yang mengedepankan image building melahirkan pemimpin yang hanya berbasis kepopuleran. Semua pemimpin di Indonesia menahan prestasinya sebagai alat untuk tampil ketika nanti menjadi calon pejabat. Begitu banyak agenda-agenda tertutup yang berpotensi menjadi agenda korupsi di simpan oleh kader-kader potensial di seluruh Indonesia. Fenomena ini sangat disayangkan oleh penulis, berlomba-lomba untuk melakukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia tentunya lebih penting daripada ikut pemilu dan pilkada serta mencalonkan dirinya menjadi pejabat. Kursus politik ini untuk menyetarakan antara kader dengan pemimpin partai agar tercapai kesamaan afeksi, kognisi dan afeksi di setiap anggota partai, sehingga setiap anggota partai memiliki hak yang sama dan berdaulat secara politik, tidak hanya digunakan untuk pendulang suara saja.

4    Penguatan Literasi Kader Partai Politik.

 
Partai politik perlu menginsyafi sebuah kesadaran bahwa setiap anggotanya memiliki hak untuk dicerdaskan secara politik dan juga menempati posisi-posisi strategis yang sama. Sehingga tidak kita temukan lagi begitu banyaknya anggota partai politk yang potensial mengantri untuk menempati posisi strategis. Di masa yang akan datang kebahagiaan dan tolak ukur kesejahteraan berdasarkan dari kemampuan untuk berbuat bagi sesama. Tinggalkan ambisi untuk menjadi pejabat, nantinya apabila rakyat merasakan manfaat dari kinerjanya yang berasal dari pengetahuannya maka dengan sendirinya ia dan dia akan terpilih sebagai pemimpin. Kalaupun tidak terpilih semua sudah sejahtera, jadi tidak perlu repot-repot untuk jadi pejabat untuk sejahtera. Penguatan literasi ini adalah untuk memberikan keyakinan dan keteguhan bagi setiap partai politik untuk memperluas wawasan dan membuka jendela pengetahuan untuk senantiasa memperbaharui program-program pemberdayaan rakyat Indonesia.

Perlu diinsyafi secara bersama-sama bahwa terdaftar dan diakuinya partai politik oleh negara tidak semata-mata hanya untuk ikut pemilu dan pilkada. Tetapi partai politik justru memiliki peran dan tanggung jawab lebih untuk bersama-sama tanggung renteng mencapai kesejahteraan bersama, tanpa harus memenangi pemilu. Apabila ada partai politik di Indonesia yang tidak melakukan kerja-kerja kesejahteraan, terlalu sibuk untuk melakukan agitasi dan propaganda dimana-mana, ada baiknya partai politik tersebut di tutup karena hanya menjadi parasit dari subsidi negara terhadap partai politik untuk mengikuti pemilu. Urgensi dari peran partai politik di tatanan masyarakat memang sudah seharusnya menjadi bahan perhatian bagi para pemimpin Republik. Agar kita rakyat Indonesia tidak terjebak dalam kepentingan-kepentingan sesaat. Indonesia perlu membangun dirinya untuk menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudaya serta peran partai politik sangat signifikan untuk itu. Sekali Merdeka Tetap Merdeka!!! LIN