Menuju Ekonomi Sosialisme Indonesia

“Jika saya memakan sayur sop senilai Rp. 1.500,-

berapa depa selokan yang mesti saya bersihkan

untuk mendapatkan 3 sachet shampoo senilai Rp 500,- per satu sachet?”

Tentunya para pembaca yang notabene adalah rakyat Indonesia sudah bosan dengan pemaparan strategi perekonomian Indonesia yang dicanangkan oleh negara atau pemerintah. Sebab sudah bukan merupakan hal yang baru lagi bahwa itu semua hanya omong kosong belaka tanpa realisasi kongkrit dari infrastruktur perekonomian indonesia. Kita semua tahu bahwa negara gagal dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat secara utuh dan menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari fakta tingginya tingkat ketergantungan Indonesia dalam hal kebutuhan primer kepada negara-negara lain. Beras impor, ikan impor, susu impor, daging sapi impor, garam impor, gula impor, bahkan bawang pun impor.

Ketidakmampuan Indonesia dalam mengupayakan kemandirian ekonomi disebabkan oleh terbelenggunya para pelaku ekonomi Indonesia untuk melakukan kerja-kerja ekonomi yang menitik beratkan pada upaya kapitalisasi sumber daya yang dimiliki oleh republik ini. Belenggu ini dapat dilihat dari fakta kepemimpinan SBY yang dalam laporan tahunannya selama 2004 sampai dengan 2014 mengedepankan stigma clean sheet government financial journal berbanding dengan fakta bahwa rakyat Indonesia menderita atas beban hidup yang tertempa permasalahan ekonomi. Selalu saja kita menyaksikan pemerintahan SBY menaikkan segala macam bentuk harga, mencabut subsidi sebagai solusi kegagalan mekanisme pasar Indonesia hanya untuk sekedar mencapai keseimbangan APBN.

Analisa ini jelas membuktikan ketidakberanian pemerintahan SBY dalam mengambil terobosan atau penetrasi pasar terhadap harga-harga yang fluktuatif diperiode-periode tertentu. Sementara sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, Indonesia beserta supra dan infrastruktur ekonominya memiliki kemampuan dan jelas memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi pasar yang mengedepankan kepentingan rakyat berbanding dengan kebutuhan rakyat. Secara konstitusi jelas dipasal 33 UUD 1945 diterangkan mengenai keberpihakan negara kepada kebutuhan rakyat, secara tata negara pemerintah sangat dominan baik dilegislatif maupun dieksekutif.

Sangat jelas sekali bahwa keberpihakan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi adalah kepada rakyatnya. Tidak ada sejengkal ayatpun dikala terbentuknya republik memberikan peluang untuk melakukan liberalisasi pasar dengan membiarkan mekanisme pasar menentukan harga. Hal ini tentunya sudah diantisipasi sedemikian rupa oleh para pendiri republik, baik secara konstitusi maupun secara sistem ketatanegaraan. Sangat terang sekali bahwa segenap pemimpin Republik Indonesia kedepan mesti mengedepankan Sosialisme Indonesia. Sila kelima Pancasila dengan terang benderang mengamanatkan bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menjelaskan pemahaman arah dan disain perekonomian Indonesia.

Selama ini rakyat mengenal apabila ingin melakukan kerja-kerja ekonomi maka rakyat mesti memiliki modal awal yang berakibat mainstreem pulling capital atau pengumpulan modal awal dalam sebuah perilaku ekonomi menjadi laten tersendiri. Pola-pola memberikan kail, pancing dan perahu kepada nelayan yang terbentuk melalui KUR dan PNPM serta program-program serupa, merupakan cerminan bagaimana pemerintah mengedepankan modal kapital bagi rakyat yang menunjukkan stigma financial engineering mechanism sebagai panglima perekonomian Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan tidak terealisasinya program-program tersebut dimasyarakat. Kenapa? Karena rakyat Indonesia tidak mau berhutang.

Rakyat Indonesia lebih baik memproduksi barang lalu dijual secara eceran ke pasar daripada mesti berhutang meski kepada negaranya sekalipun. Inilah kemandirian rakyat Indonesia dalam berekonomi yang tidak tercermin dan tidak ditopang oleh negara. Rakyat Indonesia sangat sadar betul dari dampak berhutang sampai hal terkecil. Sebab itu saya sebutkan disini bahwa para pemimpin hari ini sangat berjarak dan tidak mengenal rakyatnya. Kalaupun diatas kertas rakyat Indonesia banyak yang mengikuti program-program ekonomi pemerintah, namun tidak tercermin didalam kenyataan perilaku ekonomi rakyat sehari-hari.

Manipulasi statistik perekonomian Indonesia dilakukan sedemikian rupa agar APBN tampak molek tiap tahunnya dan paradigma mengamankan rupiah dari inflasi selalu saja menjadi landasan pijak dalam menempuh kebijakkan-kebijakkan perekonomian Indonesia. Pola-pola perekonomian dengan rekayasa keuangan seperti ini mesti disudahi, diganti dengan peningkatan produktivitas dari kreativitas rakyat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan pemerintah tidak lagi menjadi penyelenggara atau wasit dalam perilaku ekonomi namun menjadi penopang dalam pertumbuhan produktivitas rakyat.

Keberpihakan negara mesti jelas dan terang benderang dalam upaya-upaya pertumbuhan ekonomi rakyat agar keadilan sosial benar-benar dapat terbentuk dan tercipta. Segala bentuk ide atau kreasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi rakyat mesti didukung sepenuhnya oleh negara.